Poin-poin Hasil Rapat Penanggulangan Keracunan Mbg | Wahyujts.id

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat itu digelar di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang, menyusul rentetan kasus keracunan nan dialami para siswa akibat mengkonsumsi MBG.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Sebagaimana diketahui bapak Presiden setibanya di Indonesia langsung memimpin beberapa menteri di Halim Perdanakusuma untuk mengadakan rapat, salah satu nan dibahas MBG," ujarnya dalam konvensi pers.

"Setelah dari Halim semalam tetap melanjutkan soal MBG dan siang ini atas petunjuk Presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian lembaga nan tadi disampaikan," imbuhnya.

Berikut Poin-Poin hasil Rakor Kementerian-Lembaga mengenai program MBG:

Investigasi dan tutup SPPG bermasalah

Dalam Rakor itu, dia mengatakan Prabowo memerintahkan agar seluruh kasus keracunan diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan bermasalah ditutup sementara.

"Atas petunjuk dan pengarahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG nan bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan pertimbangan dan investigasi," tuturnya.

SPPG wajib punya SLHS

Tak hanya itu, Zulhas mengatakan seluruh SPPG nan menyediakan program MBG diwajibkan mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

"Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus alias wajib hukumnya setiap SPPG kudu punya SLHS," jelasnya.

Zulhas menyebut keselamatan anak-anak nan mengonsumsi MBG merupakan prioritas utama pemerintah. Oleh lantaran itu, pihaknya sekarang mewajibkan seluruh SPPG mempunyai SLHS.

"Akan dicek jika tidak ada ini kejadian lagi, keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG," ujarnya.

Libatkan puskesmas dan UKS

Zulhas menyebut ke depannya pemerintah bakal melibatkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

Ia mengatakan perihal itu dilakukan sebagai salah satu corak pertimbangan pasca maraknya kasus keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan alias menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala," jelasnya.

Ahli gizi dikerahkan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mengerahkan sejumlah mahir gizi untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

"Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara bakal kita bantu dari Kemenkes," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantornya, Minggu (28/9).

Budi menjelaskan Kemenkes nantinya juga bakal ikut membantu Badan Gizi Nasional (BGN) mengontrol proses penyiapan hingga penyajian MBG untuk para siswa.

"Kita tadi bersama-sama dengan BGN bakal mengontrol proses dari persiapan makannya, mulai dari pemilihan makannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa," jelasnya.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]