Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji Dan Tunjangan Dpr Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh | Wahyujts.id

Liputan6.com, Jakarta - Median baru saja merilis hasil penelitian mengenai demo berujung kerusuhan nan terjadi di beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus dan awal September silam. Proses pengambilan info berjalan pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form nan disebar melalui media sosial Meta, dengan sasaran pengguna aktif berumur 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap tindakan demonstrasi, kebanyakan mengetahuinya. 

Mayoritas responden ialah 85,8 persen mengetahui tindakan demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen," kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

Adapun sumber info responden tahu info demonstrasi tertinggi berasal dari FB 72 persen, IG 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

Sementara Responden menjawab tahu tindakan unjuk rasa dari portal buletin 35 persen, pembicaraan dengan kawan 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan memandang langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya mengenai persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan penghasilan DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

“Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan tindakan tenteram 2,8 persen," papar Rico.

Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa nan memicu tindakan demo berujung kerusuhan nan terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan penghasilan dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

"Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan keahlian jelek 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen," kata Rico.